Sistem Pangan Nasional dan Paradigma Ketahanan Pangan Bangsa Indonesia

Sistem Pangan Nasional dan Paradigma Ketahanan Pangan Bangsa Indonesia

(National Food System and Paradigm on Food Resilience for The Indonesian)

ABSTRACT

Unlike that being stated in the Act of The Republic of Indonesia Number 7/1996 on Food, i.e. national food resilience at household level, the national food system should be established towards national food resiliency on the bases of food availability on individual level. This new paradigm on the development of national food system would guarantee food resiliency at household, local (autonomous kabupaten and municipality), regional (province) and national- (state-) wide community level as well. Considering a complexity of the problems involved, the food resiliency at the overall five levels should be achieved through a simultaneous approaches. A priority approach, if needed, should be accomplished starting from national level to individual one. However, such priority approach should not be meant that the food resilience at individual level as not being urgent.

Key words: Law on food, national food resilience, national food system

ABSTRAK

Tidak seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yakni ketahanan pangan nasional pada taraf rumah tangga, sistem pangan nasional hendaknya dibangun menuju ketahanan pangan nasional berbasis ketersediaan pangan  pada taraf individual. Paradigma baru dalam pengembangan sistem pangan nasional ini akan menjamin ketahanan pangan pada taraf rumah tangga, lokal (kabupaten dan kota otonom), regional (provinsi), dan nasional (negara). Dengan mempertimbangkan kompleksitas masalah yang tercakup, ketahanan pangan pada kelima taraf tersebut hendaknya dicapai dengan melalui pendektan yang simultan. Suatu pendekatan pioritas, jika diperlukan, hendaknya dilaksanakan mulai dari taraf nasional hingga taraf individu. Namun, pendekatan prioritas demikian hendaknya tidak diartikan bahwa ketahanan pangan pada taraf individual bukan hal yang mendesak.

Kata-kata kunci: Undang-Undang Pangan, ketahanan pangan nasional, sistem pangan nasional 

PENDAHULUAN

Di negara kita, kesulitan dalam penyeimbangan neraca pangan sudah dialami sebelum awal krisis moneter terjadi pada pertengahan tahun 1997. Bahkan,  pemenuhan kebutuhan beras saja, yang pernah diatasi secara swasembada pada tahun 1986, ternyata tidak dapat dipertahankan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 1999 kita  telah mengimpor beras sebanyak 1.8 juta ton pada tahun 1995; 2.1 juta ton pada tahun 1996; 0.3 juta ton pada tahun 1997; 2.8 juta ton pada tahun 1998; 4.7 juta ton pada tahun 1999. Di awal tahun 2000 kita bahkan dibanjiri dengan beras impor yang diberitakan ilegal, sedangkan di awal tahun 2006 kita diramaikan dengan keputusan pemerintah untuk mengimpor beras, yang dianggap tidak berpihak kepada petani meskipun hal itu bukan merupakan issue baru dan disadari pula bahwa petani kita pun merupakan konsumen beras. Bahkan, pada tahun ini kita dirisaukan dengan impor benih padi yang konon tidak berjalan mulus pula sampai ke tangan petani, padahal hasilnya diharapkan dapat mendongkrak produksi beras.

Pengadaan pangan bagi bangsa Indonesia hingga saat ini memang masih merisaukan. Padahal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan  telah memberikan arahan bagaimana kita harus mencapai ketahanan pangan bagi bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, kita bahkan telah sering pula mengadakan berbagai seminar atau diskusi yang membahas berbagai aspek tentang ketahanan pangan tersebut. Namun, kita telah menyiasati pencapaian ketahanan pangan dengan falsafah yang tidak tepat. Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan yang dicanangkan oleh pemerintah pada tahun yang lalu diharapkan dapat mengingatkan kembali, betapa ketiga sektor tersebut seharusnya berperan bagi pencapaian ketahanan pangan.

Tulisan ini bertujuan memberikan tinjauan berupa kritik atas paradigma ketahanan pangan menurut undang-undang pangan tersebut, selain itu juga akan membahas sistem pangan nasional dengan berbagai instrumen dan implikasinya bagi pembangunan pertanian Indonesia.

PARADIGMA KETAHANAN PANGAN VERSUS PEMBANGUNAN SISTEM PANGAN NASIONAL

Paradigma Ketahanan Pangan

Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945 menyatakan, antara lain, bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27, Ayat 2); bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33, Ayat 3); bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara (Pasal 34). Pasal-pasal dalam UUD 1945 tersebut secara implisit memberikan jaminan, antara lain, bahwa setiap individu bangsa Indonesia berhak atas kecukupan pangan yang menyehatkan. Di pihak lain, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 mendefinisikan ketahanan pangan (Pasal 1, Nomor 17) sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Suatu kritik perlu dikemukakan atas batasan ketahanan pangan menurut undang-undang pangan yang tidak berbasis individual. Dalam hal paradigma ketahanan pangan, undang-undang tentang pangan tersebut tidak sejalan, jika tidak ingin disebut bertentangan, dengan UUD 1945 meskipun Pasal 27, Ayat 2, dan Pasal 33 dirujuknya.  Setidaknya, ketidakcermatan telah terjadi dalam perumusan undang-undang tentang pangan tersebut karena sebagaimana yang dapat disimak dari konsiderannya, pangan sebetulnya dipandang sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap bangsa Indonesia.

Penyediaan pangan di tingkat individu sebagai paradigma baru ketahanan pangan lebih tepat jika dibandingkan dengan paradigma lamanya, baik sebelum undang-undang pangan berlaku (yang berbasis penyediaan di tingkat nasional) maupun seperti yang dinyatakan dalam undang-undang pangan (yang berbasis penyediaan di tingkat rumah tangga). Paradigma lama ketahanan pangan telah menyebabkan kerawanan pangan di tingkat individu, bahkan keluarga, seperti yang telah terbukti selama krisis pangan berlangsung.

Paradigma baru ketahanan pangan yang diusulkan di sini  berimplikasi luas, antara lain, dalam manajemen sistem dan instrumen kebijakannya. Paradigma baru ketahanan pangan dapat ditelusuri dari tiga indikatornya, yaitu ketersediaan pangan, jangkauan pangan, dan keandalan dari ketersediaan dan jangkauan pangan itu. Dengan pola pikir demikian, kebijakan dasar penyediaan pangan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan nasional hendaknya mencakup pengadaan pangan nasional (yakni penyediaan pangan di tingkat nasional) dan distribusi pangan nasional (yakni penyediaan pangan di tingkat individu). Dipandang dari penetapan prioritas dan kemampuan penanganan sehubungan dengan kompleksnya masalah yang terdapat dalam sistem pangan, kita telah mengambil langkah yang memadai jika mengubah pendekatan penanganan ketahanan pangan itu dari basis tingkat nasional menuju ketahanan pangan berbasis tingkat individu. Namun, berkenaan dengan adanya kebijakan otonomi daerah, jenjang penanganan ketahanan pangan tidak ada salahnya dilakukan secara simultan, sesuai dengan pembagian wewenang yang harus disepakati antara pemerintah pusat dan daerah dan kemampuan daerahnya disertai dengan kemauan untuk membantu ketahanan pangan daerah lainnya yang kurang berkemampuan.

Dengan paradigma baru dalam ketahanan pangan sebagaimana yang dikemukakan di atas, yakni yang berbasis individual, pembangunan sistem pangan nasional memerlukan visi baru pula. Visi baru tersebut dapat digali dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, dengan falsafah  yang  sama sekali berbeda. Hal ini berarti bahwa kita masih dapat menggunakan pasal-pasal yang ada, tetapi memperbaiki yang dianggap kurang tepat. Visi baru tersebut adalah  terpenuhinya pangan bermutu bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam jumlah yang cukup dan sesuai dengan keyakinannya. Untuk mencapai visi ini, pembangunan sistem pangan nasional hendaknya memiliki misi sebagai berikut: (1) menyediakan pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia; (2) menciptakan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; (3) mewujudkan tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan masyarakat. Tiga misi ini tercermin dari Pasal 3 Undang-Undang Pangan, tetapi dengan memperhatikan pentingnya kesesuaian pangan dengan keyakinan masyarakat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 undang-undang tersebut.

 

Pembangunan Sistem Pangan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan membatasi sistem pangan (Pasal 1, Nomor 4) sebagai segala sesuatu yang  berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi oleh manusia.  Undang-undang tersebut (Pasal 1, Ayat 3) menyatakan bahwa sistem pangan terdiri dari subsistem kegiatan (proses) produksi pangan, subsistem peredaran (pengadaan dan distribusi) pangan, dan subsistem konsumsi pangan. Pengaturan, pembinaan, dan atau pengawasan pangan dilakukan oleh pemerintah di ketiga subsistem itu, yang menurut undang-undang pangan mencakup aspek-aspek sanitasi pangan (Pasal 4-9), bahan tambahan pangan (Pasal 10-12), rekayasa genetika dan iradiasi pangan (Pasal 13-15), kemasan pangan (Pasal 16-19), jaminan mutu pangan dan pemeriksaan laboratorium (Pasal 20), cemaran pangan (Pasal 21-23), mutu pangan (Pasal 24-26), gizi pangan (Pasal 27-29), label dan iklan pangan (Pasal 30-35), serta pemasukan dan pengeluaran pangan ke dan dari wilayah Indonesia (Pasal 36-40). Rambu-rambu lain yang berkenaan dengan aspek pelanggaran terhadap ketentuan dan hukum diatur dalam Pasal 41-44 dan  Pasal 53-59, sedangkan yang berkenaan dengan ketahanan pangan dalam Pasal 45-50. Dengan peran pemerintah yang demikian itu, diharapkan kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan dapat memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia sampai pangan tersebut siap dikonsumsi oleh bangsa Indonesia sesuai dengan keyakinannya, tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya.

Khusus tentang subsistem kegiatan (proses) produksi pangan, subsistem ini mencakup kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan (Pasal 1, Ayat 5). Jadi, subsistem kegiatan (proses) produksi pangan  berurusan dengan  kegiatan  produksi pangan yang bersifat on farm (kegiatan produksi bahan mentah) dan yang off farm (kegiatan pengolahan pangan, agroindustri). Oleh karena itu, dalam rangka ketahanan pangan sangat diharapkan adanya kebijakan yang saling mendukung antarlembaga tinggi negara yang terkait.  Kebijakan tentang intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, dan diversifikasi produksi pertanian yang ditempuh oleh Departemen Pertanian, sebagai contoh, merupakan hal yang relevan di tingkat on farm dalam upaya penyediaan pangan. Di tingkat off farm, kebijakan yang mencakup pengembangan agroindustri dan industri pengolahan pangan, juga relevan dalam rangka penyediaan pangan.

 

Strategi Kebijakan Pencapaian Ketahanan Pangan

Pencapaian ketahanan pangan dengan paradigmanya yang baru sebagaimana yang diusulkan memerlukan kinerja pertanian yang tangguh. Karena areal kegiatan pertanian sebagian besar berada di perdesaan yang menjadi permukiman sebagian besar penduduk, strategi yang pernah ditempuh dalam Pelita VI masih dapat dilaksanakan, tetapi dengan perbaikan, yakni mencakup hal-hal sebagai berikut: (a) perbaikan keterpautan fungsional antarsubsistem pangan, (b) perluasan aktivitas ekonomi perdesaan, (c) introduksi kemitraan bisnis yang saling menguntungkan antara perusahaan besar dan kecil, dan (d) dukungan kebijakan makro dan mikro yang berdampak positif bagi pemberdayaan sumber daya manusia, akumulasi modal, perbaikan teknologi, keterampilam pengelolaan, dan pemasaran produk. Dengan usia Indonesia hingga sekarang yang lebih dari setengah abad, implementasi keempat strategi tersebut bukanlah merupakan hal yang berangkat dari nol. Bahkan,   berbagai konsepsi yang terkait dengan pembangunan pertanian telah kita kenal, yang diketengahkan oleh berbagai departemen dalam kabinet di masa lalu. Berdasarkan pendekatan sistem pangan, strategi pencapaian ketahanan pangan  ditempuh melalui berbagai kebijakan di setiap subsistemnya, yaitu sebagai berikut.

Subsistem produksi pangan

Di subsistem produksi pangan stratum on farm, kebijakan intensifikasi pertanian yang diutamakan untuk produksi padi masih perlu dipertahankan karena status padi sebagai komoditi yang berimplikasi politis, yakni melalui strategi teknologi,  ekonomi, rekayasa  sosial,   dan nilai tambah yang diterapkan dalam praktek produksi. Kebijakan ekstensifikasi pertanian ditempuh melalui strategi penetapan wilayah pengembangan dan pewilayahan pertanian. Dengan strategi ini dilakukan pembangunan lahan-lahan pertanian baru untuk produksi pangan, baik berupa  lahan kering maupun lahan basah (sawah) yang dikaitkan dengan kegiatan transmigrasi. Dalam subsektor hortikultura, ditempuh strategi pembangunan, pemantapan, dan pengembangan  sentra produksi buah-buahan unggulan yang dikaitkan dengan pembangunan kebun induknya. Kebijakan rehabilitasi pertanian ditempuh  sejalan dengan strategi  penetapan komoditi prioritas, yakni rehabilitasi jaringan irigasi sebagai bagian dari strategi peningkatan produksi padi; rehabilitasi kebun bibit sebagai bagian dari strategi pengembangan buah-buahan prospektif. Kebijakan diversifikasi pertanian dilaksanakan melalui strategi diversifikasi horizontal dengan rekayasa sistem pertanian terpadu yang melibatkan usaha tani tanaman, ternak, dan atau ikan secara komplementer dan sinergis, sesuai dengan kondisi agroklimat lahannya.

Dalam stratum off-farm, kebijakan di subsistem produksi ditempuh melalui strategi pengembangan industri pertanian (agroindustri), khususnya  teknologi pengolahan pangan yang dapat menghasilkan beragam produk yang dapat mendorong konsumen melaksanakan diversifikasi konsumsi pangan dan berdaya saing kuat di pasar global. Pengembangan industri pengolahan pangan tersebut juga akan menciptakan diversifikasi pertanian secara vertikal yang mampu memberikan nilai tambah bagi komoditi pertanian yang diusahakan.

Subsistem peredaran pangan

Di subsistem peredaran (pengadaan dan distribusi) pangan,  kebijakan pengelolaan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan dijalankan   khususnya untuk komoditi beras. Untuk komoditi ini, kebijakan pengelolaan cadangan pangan ditempuh dengan penerapan strategi pengendalian ekspor dan impor dan penetapan lama persediaan beras cadangan yang aman untuk ketahanan pangan. Kebijakan stabilisasi harga beras ditempuh, jika perlu, dengan strategi penetapan harga dasar gabah dan harga tertinggi dan intervensi pasar beras dengan mempertimbangkan harga beras di pasaran internasional. Kebijakan pengembangan pasar komoditi ditempuh dengan melaksanakan strategi penciptaan iklim usaha agribisnis yang kompetitif, dengan pengaturan tata niaganya yang tidak menghambat mekanisme pasar sempurna. Dalam konteks pencapaian mekanisme pasar sempurna, perlu pertimbangan yang memadai agar strategi untuk stabilisasi harga beras tidak mengganggu pengaturan tata niaganya tersebut.

 Subsistem konsumsi pangan

Di subsistem konsumsi (masyarakat konsumen) pangan, kebijakan peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat ditempuh dengan strategi penciptaan lapang kerja baru dan, khususnya oleh pemerintahan yang sekarang,  pelaksanaan program subsidi langsung tunai (SLT) bagi rakyat yang miskin; kebijakan diversifikasi pangan dan perbaikan kebiasaan makan ditempuh melalui strategi pencarian komoditi pangan alternatif; kebijakan perbaikan/promosi kesehatan.ditempuh dengan strategi perbaikan gizi; kebijakan mutu pangan ditempuh melalui strategi penyelenggaraan sistem jaminan mutu pangan. Khusus mengenai strategi penciptaan lapangan kerja baru, kebijakan pemerintah dalam  peningkatan keterampilan masyarakat untuk masuk di pasar kerja ditempuh dengan strategi pembangunan diklat. Namun, kebijakan makro ekonomi perlu mendukung hal ini, misalnya berupa kemudahan akses permodalan yang terbuka bagi para usahawan baru terhadap dana kredit dari bank. Kenyataan di lapang menunjukkan bahwa kebijakan Bank Indonesia untuk mencapai hal ini tidak selalu bersesuaian dengan kebijakan bank-bank umum di aspek yang sama. Dalam konteks penyediaan lapangan kerja, pemerintah kita juga memberikan kesempatan kepada kalangan generasi mudanya untuk bekerja di luar negeri.

 

Instrumen Kebijakan Pangan

Strategi pelaksanaan berbagai kebijakan pangan sebagaimana yang dikemukakan di atas memerlukan adanya instrumen kebijakan yang tepat untuk mencapai ketahanan pangan nasional dengan paradigmanya yang baru. Instrumen kebijakan  tersebut pada dasarnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) merupakan dokumen legal yang menjadi landasan bekerjanya sistem pangan, (b) merupakan cara untuk mencapai ketahanan pangan, dan atau  (c) merupakan perlengkapan pendukung bagi bekerjanya sistem pangan dan tercapainya ketahanan pangan. Berdasarkan ciri-ciri ini, instrumen kebijakan pangan dapat digolongkan ke dalam dua jenis yaitu instrumen makro dan instrumen mikro.

Instrumen makro mencakup berbagai kesepakatan internasional (yang harus diperhatikan) yang berkenaan dengan sistem pangan dan lembaganya, perundang-undangan dan peraturan pangan domestik yang masih berlaku, dan berbagai kebijakan makro yang mendukung operasionalisasi kebijakan pangan. Instrumen mikro mencakup berbagai program atau kegiatan operasional yang berkaitan dengan praktek penyediaan pangan dan kelembagaan pendukungnya di lapangan.

 

IMPLIKASI PEMBANGUNAN SISTEM PANGAN BAGI PEMBANGUNAN PERTANIAN

Implikasi bagi Pembangunan Pertanian

Paradigma baru pembangunan sistem pangan memerlukan dukungan dari pembangunan pertanian masa depan dengan  paradigmanya yang  baru pula untuk “menyempurnakan” paradigma yang  ditawarkan oleh pemerintah. Sistem pertanian masa depan tersebut hendaknya merupakan sistem pertanian yang efisien dan andal dalam menyediakan kecukupan pangan dan gizi serta perbaikan kualitas hidup masyarakat, selain berkontribusi tinggi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan perbaikan kualitas lingkungan.

Untuk menjamin pencapaian visi pembangunan sistem pangan nasional yang didukung oleh pembangunan pertanian yang tangguh, di masa depan diusulkan adanya reorganisasi lembaga tinggi negara untuk menangani kebijakan pangan, pertanian, dan pembangunan perdesaan yang dikaitkan dengan program transmigrasi. Reorganisasi ini merupakan “pekerjaan rumah” presiden RI yang akan terpilih setelah periode pemerintahan nasional yang sekarang berakhir. Lembaga tinggi negara yang melaksanakan fungsi steering ini berbentuk departemen yang menggabungkan kembali budi daya perikanan darat ke dalam pertanian yang diselenggarakan di darat pula, artinya dengan ekosistem darat. Sehubungan dengan  pemberlakuan otonomi daerah, restrukturisasi lembaga tinggi negara di bidang pangan, pertanian,  perdesaan, dan ketransmigrasian tersebut perlu ditindaklanjuti dengan reformasi dalam administrasi publik secara keseluruhan, termasuk di dalam aspek penelitian dan pengembangan pangan dan pertanian, agar ada pembagian yang jelas antara fungsi steering dan rowing di setiap bidang pembangunan.

Kebijakan pangan strategis tetap diperlukan dengan memperhatikan segmen agribisnis yang prospektif baik di pasar domestik maupun global. Sehubungan dengan kebijakan ini, perhatian litbang perguruan tinggi dan selainnya (departemen dan nondepartemen) untuk keperluan praktis agribisnis oleh para pengusaha perlu digalakkan dengan mendapat dukungan yang memadai dari pemerintah. Reformasi kurikulum pendidikan pertanian di berbagai jenjang program pendidikan pun perlu dipikirkan.

 

Lingkup Komoditi Pangan dan Penanggung Jawab Pembinaannya

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996, pangan (Pasal 1, Nomor 1) dibatasi sebagai segala sesuatu yang bersumber dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan-bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Ditegaskan pula bahwa pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan batasan-batasan ini, untuk memenuhi fungsinya bagi kesehatan manusia, komoditi pangan harus menghasilkan nilai gizi, yang berarti harus mengandung  zat atau senyawa yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Selanjutnya, dalam penjelasan  undang-undang tentang pangan dikemukakan bahwa  bahan yang diperuntukkan sebagai obat tidak tergolong ke dalam pangan.

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang pangan berimplikasi pada perlunya pemahaman tentang jenis-jenis tanaman yang tergolong sebagai komoditi pangan, yakni sebagai berikut: tanaman pangan,  tanaman hortikultura nontanaman hias, dan kelompok tanaman lain penghasil bahan baku produk yang memenuhi batasan pangan. Implikasi lainnya di bidang pertanian adalah perlunya kemampuan nasional untuk memproduksi bahan baku pangan melalui  proses produksi tanaman dari komoditi pangan tersebut di atas dan proses produksi ternak dan ikan. Oleh karena itu, sehubungan dengan ketentuan-ketentuan yang pernah ada mengenai pengelompokan tanaman (misalnya Lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian No, 307/Kpts/OP/5/1980, 308/Kpts/OP/5/1980, 309/Kpts/OP/5/1980, dan 310/Kpts/OP/5/1980 tanggal 6 Mei 1980) dan praktek yang berlangsung di lapangan mengenai pembinaan produksinya (khususnya dalam Pelita III sampai dengan Pelita VI),  serta keperluan akan pentingnya penanganan pangan secara kesisteman menuju ketahanan pangan, penyatuan kebijakan pangan dan pertanian di bawah departemen yang sama dalam Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Indonesia Bersatu layak mendapatkan apresiasi. Namun, elaborasi lebih lanjut diperlukan agar kebijakan pangan berada pada posisi tawar yang kuat, yang akan memungkinkan  tanggung jawab atas pembinaan pangan dan pembinaan produksi bahan bakunya berada di tingkat steering. Dengan demikian, diharapkan akan tercapai efisiensi dalam pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam rangka realisasi ketahanan pangan nasional sebagaimana yang ditekankan dalam undang-undang tentang pangan.

 

SIMPULAN

Sistem pangan nasional harus dibangun menuju ketahanan pangan nasional yang berbasis pada penyediaan pangan di tingkat individu. Paradigma baru dalam pembangunan sistem pangan nasional ini  akan menjamin ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, lokal, regional, dan nasional. Meskipun demikian, mengingat demikian kompleks permasalahan yang tercakup, ketahanan pangan di kelima jenjang itu hendaknya dibangun secara bersamaan.

Ketahanan pangan nasional bermakna pengadaan pangan nasional (yakni penyediaan pangan secara nasional), dan distribusi pangan nasional (yakni penyediaan pangan di setiap  individu).  Kedua makna ini menuntut adanya kebijakan pangan secara nasional yang dipegang wewenangnya oleh pemerintah pusat (yang berfungsi steering) dan kebijakan pangan secara regional, lokal, rumah tangga, dan individu yang dipegang wewenangnya oleh pemerintah daerah otonom (kabupaten/kota, yang berfungsi rowing).  Fungsi steering oleh pemerintah pusat berupa arah pembangunan ketahanan pangan sebagai komponen yang penting bagi kesejahteraan dan keutuhan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, kelak diperlukan adanya evaluasi, apakah lembaga atau lembaga-lembaga tinggi negara yang kini ada telah cukup berhasil dengan efisien memantapkan ketahanan pangan, sebagaimana yang diharapkan, misalnya, oleh salah satu peran sektor pertaniannya dalam rangka revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Fungsi rowing oleh pemerintah daerah otonom berupa keberlanjutan koordinasi antarlembaga terkait yang mendukung ketercapaian ketahanan pangan bagi setiap individu bangsa Indonesia yang bertempat tinggal di daerah otonom tersebut. Dalam konteks ini, perlu dievaluasi pula, seberapa besar kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong dan memfasilitasi sektor swasta untuk berperan dalam pembangunan ketahanan pangan bagi sesama bangsanya.

 

BAHAN BACAAN

Badan Pusat Statistik. 1999. Statistik Indonesia (Statistical Year Book of Indonesia).

Departemen Pertanian. 2000. Kebijakan dan Program Utama Pembangunan Pertanian. Jakarta.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura.  Departemen Pertanian. 1999. Kebijaksanaan Pembangunan Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Hartono, C.F.G.S. 1994.  Aspek globalisasi perdagangan internasional dan regional yang berkaitan dan berpengaruh pada masalah pangan dan pertanian di Indonesia.  Pangan 20 (Vol. V): 41 – 49.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Republik Indonesia. 2005. Revitalisasi Pertanian Perikanan, dan Kehutanan Indonesia.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 1999. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2000. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2001. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ministry of Food Affairs, Republic of Indonesia. 1996. Food and Nutrition System in Indonesia: A Strategy for Food Development.

Mugnisjah, W.Q. 1999. Paradigma baru pembangunan pertanian Indonesia. Naskah bahan diskusi di Kantor Menteri Negara Pangan dan Hortikultura. Jakarta.

Saefuddin, A.M. 1998. Pembangunan pangan dan pertanian. Seminar dan Lokakarya Nasional Perguruan Tinggi Pertanian Menjawab Tantangan Krisis Pangan Nasional. Bogor,  13-14 Juli 1998.

Sapuan, P. Wahid. 1998. Perwujudan ketahanan pangan nasional. Diskusi Panel PERAGI bertema “Optimasi Pemanfaatan Sumberdaya Pertanian Menuju Ketahanan Pangan Nasional”. Jakarta, 12 Agustus 1998.

Simatupang, P. 1999. Kebijakan produksi dan penyediaan pangan dalam rangka pemantapan sistem ketahanan pangan pada masa pemulihan perekonomian nasional. Bahan Roundtable Discussion bertema “Kebijakan Pangan dan Gizi di Masa Mendatang” di Kantor Menteri Negara Pangan dan Hortikultura. Jakarta, 23 Juni 1999.

Sinulingga, N. M. 1998. Merebut kembali swasembada pangan melalui pemberdayaan petani. Diskusi Panel PERAGI bertema “Optimasi Pemanfaatan Sumberdaya Pertanian Menuju Ketahanan Pangan Nasional”. Jakarta, 12 Agustus 1998.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Catatan Kaki:

  1. Sebagian pokok-pokok fikiran dalam artikel ini pernah disampaikan kepada Menteri Negara Pangan dan Hortikultura, Kabinet Reformasi Republik Indonesia.
  2. Jalan Kecubung No. 6, Bogor 16143; Telp. 0251-313787; HP 0812 807 3786; E-mail: wahjuqamara@kecubung6.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *